Skripsi Tindak Pidana Korupsi – TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN (ABT) TAHUN 2003 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (Studi terhadap putusan hakim pengadilan negeri Surakarta dalam perkara korupsi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 Pemerintah Kota Surakarta) Latar Belakang Skripsi Dalam desentralisai pemerintahan pada dasarnya hanya membuka akses bagi elite politik atau politisi lokal kepada sumber-sumber daerah yang rawan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran negara sehingga timbul penyimpangan korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara tegas, Untuk menjamin hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak
Read more →