HP CS Kami 0852.25.88.77.47(AS dan WhatApp), email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tindak Pidana Korupsi Proyek Anggaran Biaya Tambahan

Skripsi Tindak Pidana Korupsi – TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN (ABT) TAHUN 2003 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (Studi terhadap putusan hakim pengadilan negeri Surakarta dalam perkara korupsi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 Pemerintah Kota Surakarta)

 

Skripsi Tindak Pidana Korupsi

 

Latar Belakang Skripsi

Dalam desentralisai pemerintahan pada dasarnya hanya membuka akses bagi elite politik atau politisi lokal kepada sumber-sumber daerah yang rawan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran negara sehingga timbul penyimpangan korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara tegas, Untuk menjamin hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sosial dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat diperlukan penanganan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana dengan jabatan dan status sosialnya di masyarakat.

Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan muncul kemungkianan underfinancing atau overfinancing yang kesemuanya itu mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Pengelolaan daerah telah menjadi perhatiaan utama bagi pengambilan keputusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya menciptakan system penggelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat dan menghindarkan pada penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan perencanaan anggaran.

Rumusan Masalah Skripsi

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

  1. Bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam putusan hakim terhadap perkara korupsi proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 Pemerintah Kota Surakarta?
  2. Apakah ada hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 Pemerintah Kota Surakarta? 

Kerugian Korupsi Anggaran Terhadap Perekonomian

Jenis Penelitian Skripsi Tindak Pidana Korupsi

 

Sebagai penelitian hukum maka penelitian ini termasuk penelitian normatif, disebut sebagai penelitian hukum normatif karena sumber data utamanya berupa data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap putusan pengadilan Negeri Surakarata.

Teknik Analisis Data.

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik deduksi, yaitu metode yang berusaha mencari hubungan yang ada antara kejadian – kejadian dengan mewakili persoalan – persoalan khusus dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis. Dalam penelitian yang dilaksanakan ini. penulis hanya menggunakan dokumen siap pakai sebagai satu-satunya data, yaitu melakukan inventarisasi dan menganalisa dokumen sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan data dan pembahasanhasil penelitian tentang tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 pemerintah kota surakarta (studi terhadap putusan hakim pengadilan negeri surakarta dalam perkara korupsi proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 pemerintah kota surakarta), maka dari hal tersebut dapat dirumuskan dalam simpulan dan saran sebagai berikut:

Simpulan

  1. Penerapan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang no 31 tahun 1999 jo Undang- Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam putusan hakim perkara proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 pemerintahan kota surakarta bahwa putusan tersebut menetapkan Agung hasto banindro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
  2. Penangganan tindak pidana korupsi proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 pemerintah kota surakarta tidak mengalami hambatan sebab Agung hasto banindro mengakui perbuatan atau tindak pidana korupsi proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 pemerintah kota Surakarta dan menerima putusan hakim pengadilan negeri surakarta.

 

Saran

1. Penerapan undang-undang dalam putusan hakim harus disesuaikan dengan barang bukti, keterangan saksi dan tindak pidana atau perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau terdakwa tindak pidana

2. Dalam penanganan tindak pidana jika pelaku atau terdakwa mengakui dan menerima putusan hakim maka tidak ada hambatan dalam penaganannya.

Demikian sajian ringkas tentang skripsi tindak pidana korupsi.

Leave a Reply

Alamat :

IDTESIS SURABAYA

Jl Gayungan VIII No 3, Surabaya (Carefour A Yani maju 100 m, ambil kiri ke arah Polsek Gayungan/Telkom Injoko)

HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) & BBM : 5E1D5370