HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Administrasi Negara

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Administrasi Negara

Contoh Skripsi Administrasi Negara - Ilmu administrasi publik atau administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan permasalahan publik seperti kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara, sehingga administrasi di sini mengarah kepada kebijakan, pemerintahan dan negara bukan seperti pada catat-mencatat seperti dalam kantor. Dalam ilmu administrasi publik mencakup beberapa bidang ilmu seperti ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu politik dan ilmu manajemen. Berikut ini kami sajikan beberapa judul untuk Skripsi Administrasi Negara yang dapat digunakan sebagai referensi tugas Anda.

SOFT COPY KODE O.43 (PDF)

  • “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pelayanan KTP dan KK
  • di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan), 10″
  • ANALISIS PEMANFAATAN KREDIT BANK DANAMON BAGI USAHA KECIL PADA PEDAGANG PASAR BAKTI KOTA MEDAN, 09
  • EFEKTIFITAS LEMBAGA LEGISLATIF DESA DALAM PENGEMBILAN KEBIJAKAN DI DESA MALASIN (Studi Komparatif Antara Lembaga Musyawarah Desa Periode 1996-2001 Dengan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2004-2010), 07
  • EFEKTIFITAS PENGGUNAAN PORTAL AKADEMIK DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ( Studi Kasus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ), 10
  • EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PERUMAHAN DAN PERTOKOAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMATANG SIANTAR, 10
  • EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI KPK ( Studi Tentang Rencana Strategis KPK Tahun 2008-2011), 09
  • EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI KPK 2, 09
  • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Desa Sungai Paku, Kecamatan Kampar Kiri), 09
  •  HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KAB DAIRI – SUMATERA UTARA, 10
  • HUBUNGAN FUNGSI KEPEMIMPINAN CAMAT DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI ( Studi Pada Kantor Camat Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ), 09
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN (Studi kasus pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan), 10
  • IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PENERIMA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) DI RUMAH SAKIT UMUM dr. G.L TOBING PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA, 10
  • IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DESA MANISAK (Studi Pada Puskesmas Kecamatan Rantau Baek Kabupaten Mandailing Natal), 10
  • IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MEDAN SEHAT (JPK-MS) (Studi di Puskesmas Kota Matsum, Kecamatan Medan Area Kota Medan), 09
  • IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KEC MEDAN BARU, 10
  • IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (Studi Pada Simpan Pinjam Perempuan/SPP di Desa Napagaluh, Kec. Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil), 10
  • IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN (Di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli), 10
  • IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KAB SAMOSIR (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), 10
  • KESIAPAN DUSUN IV ALUE TENGKU MUDA MENJADI DESA ALUE TENGKU MUDA (Studi Pada Dusun IV Alue Tengku Muda Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya), 09
  • KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN INVESTASI SWASTA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN, 10
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( Studi di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat), 09
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP) (STUDI KASUS DI DESA SITIO II KECAMATAN LINTONG NIHUTA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN), 10
  • PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT ( STUDI PADA KELURAHAN SARI REJO, KECAMATAN MEDAN POLONIA, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA ), 07
  • PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PADA DINAS KESEHATAN DATI II KABUPATEN ASAHAN), 10
  • PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada SOGO Sun Plaza Medan), 10
  • PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT HONDA ISTANA DELI KENCANA I, 09
  • PENGARUH KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias), 07
  • PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR, KABUPATEN DELI SERDANG, 10
  • PENGARUH KOMPETENSI SDM TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT PP LONDON SUMATERA TBK, MEDAN, 10
  • PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN SIDIKALANG KAB DAIRI, 10
  •  PENGARUH MUTASI TERHADAP SEMANGAT KERJA PNS PADA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL DAERAH KAB TAPANULI SELATAN, 10
  • PENGARUH PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN ( Studi Pada Call Center PT. Telkomsel Medan), 10
  • PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PARA PEGAWAI DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PEMKO TEBING TINGGI, 09
  • PENGARUH PEMBINAAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA, 10
  • PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (Studi pada kantor PTPN II (Persero) Tanjung Morawa), 10
  • PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir), 10
  • PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD LOCAL GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PEMERINTAH DESA (Studi Pada Lima Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang), 10
  • PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 10
  • PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (Studi pada Direktorat Jenderal Bina Marga SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Medan), 09
  • “PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
  • (Studi pada Direktorat Jenderal Bina Marga SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Medan), 09″
  • PENGARUH PENGELOLAAN KEARSIPAN TERHADAP EFISIENSI KERJA PEGAWAI (Studi Pada kantor Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara), 09
  • PENGARUH PENGEMBANGAN SDM TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT PLN (PERSERO) CABANG MEDAN, 10
  • PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN SITUASIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan Jalan S. Parman No. 77 Medan), 10
  • PENGARUH PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ( Studi Kasus di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Aceh Selatan), 10
  • PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN (Studi di Puskesmas Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi), 07
  • PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA RSI MALAHAYATI MEDAN, 10
  • PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TAMAN WISATA IMAN (TWI) SITINJO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN DAIRI, 10
  • PENGEMBANGAN SDM DALAM MEMPERSIAPKAN PENGGUNAAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI (Study Pada Kantor Badan Informasi Komunikasi,Telematika Pemkab Deli Serdang), 07
  • PERAN DISPERINDAG DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KEC MEDAN DENAI, 08
  • PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN REKRIUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar), 10
  • PERANAN BADAN PENGAWAS DAERAH ATAU INSPEKTORAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KAB SAMOSIR, 10
  • PERANAN BADAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KARO, 10
  • PERANAN DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA DALAM MENINGKATAKAN RETRIBUSI DAERAH KAB SAMOSIR (Studi pada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir), 10
  • PERANAN DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMUT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Kendaraan Bermotor), 10
  •  PERANAN IMEUM MUKIM TERHADAP PERENCANAAN PARTISIPATIF MASYARAKAT KEMUKIMAN BLANG SIGUCI KEC. IDI TUNONG KAB. ACEH TIMUR PROVINSI ACEH, 10
  • PERANAN MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI (Studi Pada Kantor Camat Pematang Raya, Kabupaten Simalungun), 09
  • “PERANAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN
  • ( Studi pada Dinas Pendpatan Derah Kota Medan ), 10″
  • “PERANAN PEMBINAAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
  • (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara), 09″
  • PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Studi Kasus di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi), 10
  •  PERAWATAN DIARE DENGAN PEMANFAATAN DAUN JAMBU BIJI DI DESA TEMBUNG PASAR VII DUSUN IX, 10
  • PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA MEDAN PADA PILKADA KOTA MEDAN TAHUN 2005 DENGAN PILKADA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru) Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata-1, 08
  • PERENCANAAN DAN PENGEMBAGAN PARIWISATA (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kota Dumai), 09
  • PROP TA_TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA, 09
  • PROP TA_UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR SISTEM  ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) PEMATANGSIANTAR, 10
  • PROPOSAL PENELITIAN_PENERAPAN KONSEP ENTERPRENEURSHIP DALAM KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN (Studi Dekriptif Pada Dinas Kesehatan Kota Medan), 07
  • PROPOSAL PENELITIAN_PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai), 09
  • PROPOSAL PENELITIAN_PERANAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  KOTA MEDAN, 08
  •  PROPOSAL TA_LAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. FLORA SAWITA TANJUNG MORAWA – DELI SERDANG, 10
  • PROPOSAL TA_PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PEMATANG SIANTAR, 10
  •  PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI (KPP. PRATAMA BINJAI), 09
  • TA_DASAR PENETAPAN PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABANJAHE, 10
  • TA_EFEKTIVITAS SOSIALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA, 10
  • TA_IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA SIBOLGA, 10
  • TA_KENDALA-KENDALA DALAM PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DAN CARA PENANGGULANGANNYA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, 09
  • TA_KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA, KOTA TEBING TINGGI, 10
  •  TA_KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (DPPKA) KABUPATEN ASAHAN, 09
  • TA_MEKANISME ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (SPT PPH OP) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) MEDAN BARAT, 10
  • TA_MEKANISME PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN, 10
  • TA_MEKANISME PEMOTONGAN PPh PASAL 21 GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT. (PERSERO) PERLABUHAN INDONESIA I CAB BELAWAN, 09
  • TA_MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI KABUPATEN NIAS, 10
  • TA_MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN, 09
  • TA_MEKANISME PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI, 10
  • TA_MEKANISME PENAGIHAN UTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA, 09
  • TA_MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENGUKUHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) BAGI ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_MEKANISME PENDAFTARAN PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA, 09
  • TA_MEKANISME PENDATAAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA, 09
  • TA_MEKANISME PENDATAAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI, 10
  • TA_MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PEMATANGSIANTAR, 10
  • TA_MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN, 09
  • TA_MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN, 09
  • TA_MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENGELOLA KEKAYAAN DAN ASSET DAERAH KOTA SIBOLGA, 10
  • TA_MEKANISME PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA, 10
  • TA_MEKANISME PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADAKANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT), 09
  • TA_MEKANISME PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT ( UNIT PELAKSANA TEKNIS ) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA – BINJAI, 10
  • TA_MEKANISME PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (NPPKP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI, 10
  • TA_MODERNISASI PELAYANAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT, 10
  • TA_PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI GUNA MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA, 10
  • TA_PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR, 09
  • TA_PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PPH ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • “TA_PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
  • PADA KOPERASI SWADHARMA MEDAN, 09″
  • TA_PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) SIDIKALANG, 10
  • TA_PELAKSANAAN PEMBUATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SECARA ONLINE DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA, 10
  • TA_PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA KONSTRUKSI DI PT MULTI KONSTRUKSI TOWER INDONESIA (MUKTI), 10
  • TA_PELAKSANAAN PENAGIHAN AKTIF DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA, 10
  • TA_PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA, 10
  • TA_PELAKSANAAN PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN CARA VERIFIKASI OBJEK PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_PELAKSANAAN PENYULUHAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI, 10
  • TA_PELAKSANAAN PENYULUHAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR, 09
  • TA_PELAKSANAAN PENYULUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, 10
  • TA_PELAKSANAAN PROSEDUR PENYITAAN BARANG-BARANG WAJIB PAJAK AKIBAT DARI UTANG PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA, 10
  • TA_PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSEMENT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA, 10
  • TA_PENGARUH ADANYA SUNSET POLICY 2008 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I (DJP SUMUT I), 09
  • TA_PENGARUH PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERHADAP JUAL MINUMAN BERALKOHOL DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA, 10
  • TA_PENGAWASAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA, 09
  • TA_PENGAWASAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT, 10
  • TA_PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN, 08
  • TA_PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN DI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN, 10
  • TA_PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENGELOLA KEKAYAAN DAN ASSET DAERAH KOTA SIBOLGA, 10
  • TA_PERANAN NPWP DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM, 10
  • TA_PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP BEBAN PAJAK YANG HARUS DIBAYAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT, 10
  • TA_PROSEDUR ADMINISTRASI DAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI, 10
  • TA_PROSEDUR ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_PROSEDUR DAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA, 10
  • TA_PROSEDUR DAN TATA CARA PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM, 10
  • TA_PROSEDUR DAN TATA CARA PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH SUBYEK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA, 10
  • TA_PROSEDUR DAN TATA CARA PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH SUBYEK PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR, 09
  • TA_PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DENGAN SENGAJA OLEH WAJIB PAJAK DI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I, 09
  • TA_PROSEDUR PENDATAAN PAJAK RESTORAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN, 10
  •  TA_PROSEDUR PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI, 10
  • TA_PROSEDUR PENERIMAAN DAN REALISASI PAJAK PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN KOTA TEBING TINGGI, 09
  • TA_PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN MELALUI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR, 10
  • TA_PROSEDUR PENGENAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LANGKAT, 09
  • TA_PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENGISIAN DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN, 09
  • TA_PROSEDUR PERMOHONAN PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (NPWP OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PERATAMA MEDAN BELAWAN, 10
  • TA_PROSES ADMINISTRASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_PROSES PEMBERIAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANGSURAN ATAS UTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_PROSES PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SAMPAI KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN DI  KPP PRATAMA MEDAN KOTA , 10
  • TA_REALISASI PENERIMAAN DAN UPAYA PENINGKATAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB LANGKAT, 09
  • TA_REALISASI PENERIMAAN DAN UPAYA PENINGKATAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN KAB LANGKAT, 10
  • TA_SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN OBJEK PAJAK DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_SISTEM PELAKSANAAN PENGAWASAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN, 10
  •  TA_SISTEM PEMOTONGAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA , 10
  • TA_SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA, 10
  • TA_SISTEM PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN, 10
  • TA_SISTEM PENGOLAHAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MEDAN, 09
  • TA_TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SIBOLGA, 10
  • TA_TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT UPT BINJAI, 10
  • TA_TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA, 10
  •  TA_TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA, 10
  •  TA_TATA CARA PEMINDAHAN NPWP DARI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAINNYA, 10
  • TA_TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENGELOLA KEKAYAAN DAN ASSET DAERAH KOTA SIBOLGA, 10
  • “TA_TATA CARA PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
  • PADA PEGAWAI ADMINISTRASI BALAI BESAR METEOROLOGI,KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
  • KOTA MEDAN , 09″
  • TA_TATA CARA PENAGIHAN MELALUI SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT, 10
  • TA_TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEROLEHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA , 10
  • TA_TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEROLEHAN NOMOR POKOK WAJIB  PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 10
  • TA_TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  PERKEBUNAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO), 10
  • TA_TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT , 09
  • TA_TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TANJUNG SARI KOTA MEDAN, 10
  •  TA_TINJAUAN TERHADAP TARGET DAN RELEVANSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (DPKA) KOTA LANGSA, 09
  • TA_UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH (DPKKD) ACEH BARAT, 10
  • TA_UPAYA PEMDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN KARO , 09
  • TA_UPAYA PEMDA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN KOTA TEBING TINGGI, 09
  • TA_UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN, 10
  • TA_UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN BARANG YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG SIDEMPUAN, 09
  • ‘KUNING’ PADA MASYRAKAT KARO (STUDI ANTROPOLOGI KESEHATAN DI DESA BUNURAYA, KEC TIGA PANAH, KAB KARO), 09
  • DUGEM GAYA HIDUP PARA CLUBBERS (STUDI DESKRIPTIF TENTANG KEGIATAN DUGEM DI RETRO SPECTIVE), 09
  •  EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN KEBUN KARET (STUDI PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III), 09
  • EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (STUDI PADA KANTOR DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KAB TAPANULI UTARA), 08
  • FUTSAL (SUATU TREND DAN BENTUK KOMUNITAS ANAK MUDA KOTA MEDAN), 09
  • HUTAN KHOLIFAH (TANAH ULAYAT) KAJIAN TENTANG PELESTARIAN HUTAN PADA MASYARAKAT MANDAILING – PASIR PENGARAYAN, ROKAN HULU, RIAU, 09
  • IMPLEMENTASI HUKUM TATA RUANG PADA PEMKAB SAMOSIR (FOKUS PADA PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN), 08
  •  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA KANAGARIAN AMPANG GADANG, KECAMATAN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT), 09
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 09
  • IMPLEMENTASI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA LAPANG, KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN,  KABUPATEN ACEH BARAT, 09
  • IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) (STUDI PADA KELURAHAN SEI SIKAMBING B, KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA), 09
  • KEDUDUKAN PEREMPUAN ETNIK PAKPAK DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN FORMAL (STUDI DESKRIPTIF DI DESA PARONGIL, KECAMATAN TINADA, KABUPATEN PAKPAK BHARAT), 09
  • KHITAN PEREMPUAN (REKONTRUKSI PENGETAHUAN DARI PRAKTIK KHITAN PEREMPUAN PADA KELUARGA JAWA MEDAN, STUDI KASUS DI DAERAH MARELAN), 09
  • KOPI SI GALAR UTANG (KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA PETANI KOPI DI DUSUN SIBANGUN MERIAH DESA BANGUN SERIBU KECAMATAN SILIMAKUTA KABUPATEN SIMALUNGUN), 09
  • METAL (STUDI DESKRIPTIF BAND-BAND METAL DI KOTA MEDAN), 09
  • PEMBANTU RUMAH TANGGA (STUDI ANTROPOLOGI PERKOTAAN TENTANG PEMBANTU DAN MAJIKAN), 09
  • PEMILIHAN AGAMA PADA ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH AGAMA DI KEL. LAU CIMBA DAN PADANG MAS KEC. KABANJAEH KAB. KARO), 09
  • PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV JABAL RAHMAT MEDAN, 09
  • PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI PADA DINAS INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA MEDAN), 09
  • PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG PELAYANAN STNK DI KANTOR BERSAMA SAMSAT PEMATANG SIANTAR), 09
  • PENGARUH KEMAMPUAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PUSKESMAS PEMBANTU SM REJO, BINJAI, 09
  • PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (STUDI PADA KECAMATAN LEMBAH MELINTANG, PASAMAN BARAT), 07
  • PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (STUDI PADA KANTOR KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA), 09
  • PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (DI LINGKUNGAN 2 KELURAHAN KOTA MATSUM 3 KECAMATAN MEDAN KOTA) 09
  • PENGARUH ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KAB DAIRI SUMATERA UTARA, 09
  • PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ORGANISASI (STUDI PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA PALEMBANG), 09
  • PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP AKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR DINAS JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI SUMATERA UTARA, 09
  • PENGARUH PELAYANAN JASA INDOSAT M2 TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (STUDI PADA PT. INDOSAT TBK MEDAN PERJUANGAN), 09
  • PENGARUH PEMBANGUNAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN (STUDI DESKRIPTIF MENGENAI MASALAH LINGKUNGAN DI KELURAHAN SEI MATI KECAMATAN MEDAN MAIMUN, KOTA MEDAN), 09
  • PENGARUH PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH TERHADAP PRESTASI KERJA (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN), 09
  • PENGARUH PENGEMBANGAN SDM TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN), 09
  • PENGARUH PENILAIAN KINERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN), 08
  • PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SIDORAME TIMUR KEC MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN, 09
  • PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN, 09
  • PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (SUATU STUDI DESKRIPTIF TENTANG PROYEK DESA MELALUI APBD DI DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN), 07
  • PERANAN CAMAT DALAM UPAYA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN (PNPM MANDIRI PEDESAAN), 09
  • PERANAN KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB TAPANULI SELATAN DALAM MENGELOLA PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR, 09
  • PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMBERDAYAAN PEGAWAI (STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA MEDAN), 09
  • PERANAN PODA SAGU-SAGU MARLANGAN DALAM MEMPERTAHANKAN HUBUNGAN KEKERABATAN MARGA SILALAHI SABUNGAN (STUDI KASUS DI SILALAHI NABOLAK KECAMATAN SILAHI SABUNGAN KABUPATEN DAIRI), 09
  • PERANAN PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN SIDAMANIK KAB. SIMALUNGUN),  09
  • PERKAWINAN ANTARBANGSA (STUDI KASUS PERKAWINAN CAMPUR ANTARA ORANG BATAK DENGAN WISATAWAN ASING DI SAMOSIR), 09
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIMPINAN PERUSAHAAN YANG MELALUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN. MEDAN NO REG. 2675/PID.B./2004/PN.MDN), 09
  • PERUBAHAN ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT PAKPAK KELASEN (STUDI DESKRIPTIF DI DESA SI ONOM HUDON TORUAN KECAMATAN PARLILITAN KABUAPATEN HUMBANG HASUNDUTAN), 09
  • PROSEDUR PERMOHONAN PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG LAIN (NPWP OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BELAWAN, 09
  • RABAB (STUDI DESKRIPTIF MENGENAI PERUBAHAN KESENIAN TRADISIONAL RABAB DI DAERAH MUARALABUH, KEC. SUNGAI PAGU, KAB. SOLOK SELATAN, SUMATERA BARAT, 09
  • SENGKETA TANAH DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS TENTANG KEMAJEMUKAN HUKUM TERAHDAP SENGKETA TANAH DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA PADA MASYARAKAT NIAS), 09
  • STRATEGI ADAPTASI PETANI RAKYAT DALAM MENSIASATI FLUKTUASI HARGA KELAPA SAWIT (STUDI KASUS : PETANI KELAPA SAWIT RAKYAT DI DESA TANJUNG MEDAN KEC. KAMPUNG RAKYAT KAB. LABUHAN BATU SELATAN), 09
  • STRATEGI NELAYAN TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI ANTROPOLOGIS TENTANG MATA PENCAHARIAN HIDUP TAMBAHAN BAGI MASYARAKAT NELAYAN DI DESA SEI NAGALAWAN DUSUN 3 (TIGA) KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI), 09
  • STUDI TENTANG PENGETAHUAN DAN TATACARA PENGELOLAAN PETANI CABAI DI DESA BATU KARANG, KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO, 09
  • TA_MEKANISME DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETIBUSI UJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 09
  • TA_MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN (P3 ABT & AP) PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA), 09
  • TA_OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PENINGKATAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 09
  • TA_PELAKSANAAN HUTANG WAJIB PAJAK MELALUI SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA , 09
  • TA_PERANAN INTENSIFIKASI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA, 09
  • TA_PERANAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANA PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT, 09
  • TA_PROSEDUR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR, 09
  • TA_TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO, 09
  • TA_TATA CARA PEMINDAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANA PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAINNYA, 09
  • TA_TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEROLEHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI, 09
  •  TA_TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMINDAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANA PAJAK PRATAMA BINJAI), 09
  • TA_TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN, 09
Untuk memesan judul-judul SKRIPSI / TESIS atau mencari judul-judul yang lain silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak 0852.2588.7747 (AS) atau 0857.0.1111.632 (IM3)
4 Comments
  1. klo boleh tw ne kantor nya dmana ya …. di kota medan ??????

  2. PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN SIDIKALANG KAB DAIRI, 10

  3. ini sangat membantu. thanks :-D

Leave a Reply

Current ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

HP IM3 : 0857.0.1111.632